Jokowi Minta Sekolah Tatap Muka Terbatas, Seminggu Masuk 2 Hari

Meski pemerintah mewajibkan sekolah untuk menyediakan layanan pembelajaran tatap muka terbatas, namun sekolah wajib memberikan opsi untuk melaksanakan PJJ. Opsi tersebut wajib diberikan sekolah terhadap peserta didik sesuai dengan pilihan yang dipilih oleh orang tua atau wali murid. Berbeda dengan pembelajaran tatap muka seperti biasanya, pembelajaran tatap muka terbatas perlu memperhatikan protokol kesehatan yang diterbitkan oleh pemerintah.

“Sebagian besar sekolah dipastikan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan PTM, baik sarana dan prasarana protokol kesehatan maupun penunjang lainnya,” ia menambahkan. Sedangkan pemetaan kesehatan, dinas setempat harus memastikan sekolah yang memulai tatap muka fasilitasnya sudah sangat lengkap. Dari mulai fasilitas cuci tangan pakai sabun, desinfektan, hingga aturan jaga jarak. Saat Agen Bola Online anak kembali ke sekolah, bukan tidak mungkin nantinya mereka memiliki risiko penularan dari orang lain dan membuat risiko menularkan ke orang rumah pun menjadi semakin tinggi. Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan orangtua sebelum pembelajaran tatap muka dimulai. Meski secara terbatas, namun pembelajaran tatap muka ini tetap harus mengikuti skema dan aturan yang diberlakukan.

“Kriterianya harus cek dari segi kasus COVID-19 di daerah setempat , kesiapan fasilitas pendukung, serta kesiapan unsur penyelenggaran upaya belajar mengajar,” tutur Wiku saat dihubungi. Sejauh ini memang belum ada vaksin corona yang lolos uji klinis untuk digunakan anak-anak. Dijelaskan Nadiem, sejak Januari 2021, penentu PTM secara terbatas merupakan hak prerogatif pemda. Hal itu tentu mengacu pada ketentuan PTM yakni unntuk daerah yang termasuk zona hijau dan kuning dari sebaran Covid-19 sudah diperbolehkan untuk menggelar PTM. Bahkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menilai PJJ ini bisa berdampak negatif dalam jangka panjang. Risiko siswa mengalami putus sekolah juga akan meningkat karena anak-anak terpaksa membantu keluarganya dalam krisis keuangan saat terjadinya pandemi.

Aturan yang tercantum dalam SKB four Menteri itu menyatakan, setiap sekolah wajib memberikan layanan belajar tatap muka terbatas, setelah seluruh pendidik dan tenaga kependidikan menerima vaksin Covid-19. Dalam pengumuman SKB Empat Menteri tersebut, disebutkan pula bahwa satuan pendidikan wajib memenuhi daftar periksa sebelum memulai layanan PTM terbatas selambat-lambatnya pada tahun ajaran baru. Selain itu, disampaikan pula berbagai protokol kesehatan wajib yang perlu dilaksanakan baik pada masa transisi, yakni dua bulan pertama, ataupun selama pelaksanaan PTM terbatas . Selama pandemi Covid-19, kegiatan belajar mengajar secara umum dilaksanakan dengan sistem Pembelajaran Jarak Jauh atau PJJ. Dalam sistem ini, proses belajar siswa tidak lagi dilakukan secara konvensional dengan tatap muka langsung antara guru dan siswa di kelas setiap hari, tetapi dengan metode daring maupun luring, baik harian maupun satu minggu sekali. Dalam SKB tersebut, pemerintah mewajibkan satuan pendidikan untuk menyediakan layanan pembelajaran tatap muka terbatas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan kesehatan ketat serta layanan PJJ.

Warga satuan pendidikan disarankan membawa makanan atau minuman dengan menu gizi seimbang. Jika memakai masker kain, maka digunakan setiap 4 jam atau sebelum 4 jam saat sudah lembab/basah. Oleh karena itu, dia meminta kepada jajaran pimpinan daerah, untuk memprioritaskan vaksinasi Covid-19 kepada guru, selain juga lansia. Untuk sekolah berasrama, pihaknya menyarankan agar dibuat ketentuan yang mengatur agar tidak sembarang orang bisa keluar masuk asarama dengan bebas.

Isu sekolah tatap muka Juli 2021

Dilansir dari unggahan dr. Adam, anak usia sekolah tahun memiliki ririsko tertinggi (18,6%) menularkan Covid-19 ke anggota keluarga lainnya. Sementara untuk anak usia 0-14 tahun, mereka juga memiliki risiko penularan sebesar 22,4% terhadap orang yang kontak erat dengannya. Sama seperti kantin, kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler tidak diperbolehkan di satuan pendidikan dalam masa transisi dua bulan pertama.

Jam